Apa yang harus dilakukan PKP saat pergantian tahun pajak? (1 dari 2)

Hal penting yang harus diperhatikan oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak) saat pergantian tahun adalah tentang penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak atau NSFP. Simak beberapa poin penting berikut: Jatah NSFP yang diberikan oleh DJP, baik via online ataupun manual, memiliki digit kode tahun yang hanya akan dapat digunakan pada tahun yang

Read More »

Dokumen yang dipersamakan kedudukannya dengan faktur Pajak

Pasal 13 ayat (6) UU PPN, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak. Hal ini dilakukan terhadap dokumen yang biasa digunakan dalam dunia usaha. Untuk tujuan efisiensi kedudukannya dapat dipersamakan dengan Faktur Pajak. Ketentuan ini diperlukan, antara lain karena: faktur penjualan yang digunakan oleh

Read More »

Melakukan dan Menerima Retur

Keguaan retur adalah untuk memperbaiki kekeliruan pengisian data faktur yang dilakukan oleh pihak yang menerima faktur atau pembeli. Pasal 5A ayat (1) UU PPN, yaitu bahwa PPN atau PPnBM atas penyerahan BKP yang dikembalikan dapat dikurangkan (retur) dari PPN atau PPnBM yang terutang dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian BKP tersebut.

Read More »

Faktur Pajak Pengganti dan Pembatalan Faktur

Faktur Pajak Pengganti merupakan faktur pajak yang dibuat sebagai revisi atas faktur seebelumnya pada transaksi yang sama. Fakttur pengganti tidak akan menghapus atau menghilangkan keberadaan faktur normalnya. Keduanya akan tetap ada dalam record data di pihak penerbit dan harus dientry oleh pihak pengguna/pembeli. Faktur Pajak Pengganti menggunakan NSFP yang sama

Read More »

Upload Faktur dan Reject

Data faktur pajak, baik faktur pajak keluaran ataupun pajak masukan, harus dilakukan proses upload. Jika semua data telah sesuai aturan maka hasil proses upload akan menjadikan status faktur menjadi approval sukses. Namun, jika status yang ditemui adalah reject maka dapat dipastikan masih terdapat kekeliruan pada pengisian data faktur atau memang

Read More »

Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan

Faktur pajak keluaran adalah faktur atas data penyerahan yang dibuat oleh pihak yang menyerahkan BKP/JKP (penjual). Di sisi lain, faktur tersebut akan diterima oleh pihak yang memperoleh BKP/JKP (pembeli) sebagai faktur pajak masukan. Atas kedua jenis faktur ini, PKP harus tetap melakukan entry data pada aplikasi e-Fakur. Entry data faktur

Read More »

Menggunakan Aplikasi efaktur dengan benar (Register ETaxInvoice)

Aplikasi e-Faktur adalah sekumpulan file yang berada dalam folder standar e-Faktur. Sebelum menjalankan file tersebut, pastikan bahwa yang sedang diakses adalah folder, bukan dalam bentuk ZIP atau RAR (lakukan ekstrak file terlebih dahulu). Buka aplikasi dengan menjalankan (double klik) pada file ETaxInvoice.exe. Jika operating system pada komputer yang digunakan adalah

Read More »

Aplikasi Efaktur, Versi Simulasi

Diperlukan kehati-hatian yang lebih dalam untuk dapat mengoperasikan aplikasi e-Faktur. Terdapat juga tahapan yang tidak dapat dijadikan sebagai latihan atau coba-coba dan hanya dapat dilakukan sekali saja untuk tiap NPWP. Di samping aplikasi e-Faktur versi Live, sebagai sarana latihan juga disediakan versi aplikasi e-Faktur offline yang lebih dikenal dengan istilah

Read More »

Aplikasi e-Faktur

Aplikasi e-Faktur diartikan sebagai aplikasi yang digunakan untuk menerbitkan faktur pajak. Aplikasi ini juga digunakan untuk membuat SPT PPN 1111 (aplikasi efaktur akan menggantikan Espt PPN). Pembuatan faktur pajak secara elektronik/e-Faktur wajib dilakukan oleh PKP di Jawa dan Bali mulai untuk transaksi yang dilakukan tanggal 1 Juli 2015. Sedangkan diwajibkan

Read More »

Sertifikat Digital dan Passphrase

Sertifikat Digital dan Passphrase adalah semacam pengaman yang digunakan untuk memastikan hanya Subjek Hukum yang berhak lah yang bisa melakukan upload data faktur (transaksi data elektronik via internet). Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam

Read More »