Password Enofa dan Kode Aktivasi

Tahap awal yang harus dilakukan oleh PKP adalah mengajukan permohonan untuk mendapatkan Kode Aktivasi dan Password Enofa (diajukan dalam satu surat) ke KPP tempat PKP terdaftar. Persetujuan Kode Aktivasi diberikan melalui Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi yang dikirim via pos ke alamat PKP. Hal ini ditujukan untuk menguji kebenaran alamat korespondensi

Read More »

Apa itu Web Enofa?

Direktorat Jenderal Pajak menyediakan layanan online sebagai pendukung penggunaan e-Faktur. Layanan tersebut dapat diakses melalui web dengan alamat https://efaktur.pajak.go.id. Alamat web tersebut sering dikenal dengan istilah Web Enofa (Elektronik Nomor Faktur) atau juga disebut dengan nama Akun PKP.

Read More »

FAQ standar efaktur (4 dari 4)

No. Pertanyaan Jawaban PENGGUNAAN E-FAKTUR 68 Apakah seluruh admin e-Faktur dilaporkan ke KPP sebagai penandatangan Faktur Pajak? Seluruh admin yang akan mengupload e-faktur wajib didaftarkan ke KPP sebagai penandatangan faktur pajak sehingga namanya tercantum dalam Faktur Pajak. 69 Berapa maksimal jumlah admin yang diperkenankan untuk mengupload e-Faktur? Tidak ada batas

Read More »

FAQ standar efaktur (3 dari 4)

No. Pertanyaan Jawaban PENGGUNAAN E-FAKTUR 38 Apakah tanggal Faktur Pajak diperkenankan lebih dulu dari tanggal Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak? Tanggal Faktur Pajak tidak diperkenankan mendahului (lebih dulu) dari tanggal surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak yang Nomor Seri Faktur Pajaknya digunakan dalam Faktur Pajak tersebut. Sesuai dengan Pasal

Read More »

FAQ standar efaktur (2 dari 4)

No. Pertanyaan Jawaban PENGGUNAAN E-FAKTUR 16 Setelah ditunjuk sebagai PKP yang wajib menggunakan e- Faktur, apakah masih Diperkenankan membuat Faktur Pajak berbentuk kertas? PKP yang telah ditunjuk sebagai PKP yang wajib menggunakan e-Faktur tidak diperkenankan lagi untuk membuat Faktur Pajak berbentuk kertas, apabila setelah ditunjuk sebagai PKP e-Faktur namun PKP

Read More »

FAQ standar efaktur (1 dari 4)

No. Pertanyaan Jawaban 1 Apa dasar hukum pembuatan e-Faktur? Dasar hukum pembuatan e-Faktur sbb: 1. UU Nomor 42 TAHUN 2009 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM. 2. PMK-151/PMK.03/2013 tentang tata cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian FP PER-17/PJ/2014

Read More »

Apa itu Faktur Elektronik / e-Faktur?

Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ini dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (manual user) yang merupakan satu kesatuan dengan aplikasi atau sistem

Read More »

Dasar Pengenaan Pajak

PPN dihitung dengan mengalikan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Tarif PPN, yaitu: Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen), atau Tarif PPN sebesar 0% (sepuluh persen) yang diterapkan atas: ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud; ekspor BKP Tidak Berwujud; dan ekspor Jasa Kena Pajak. Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar

Read More »

Tata Cara Penerbitan Faktur Pajak (2 dari 2)

Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) adalah nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada PKP dengan mekanisme tertentu untuk penomoran Faktur Pajak, berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan. Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak terdiri dari 16 (enam belas) digit, yaitu: 2  (dua) digit

Read More »

Tata Cara Penerbitan Faktur Pajak (1 dari 2)

Peraturan yang terkait dengan Faktur Pajak, antara lain yaitu: Pasal 13 UU Nomor 42 TAHUN 2009, tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM Pasal 17 s/d 20 PP 1 TAHUN 2012, tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN dan

Read More »