Dokumen yang dipersamakan kedudukannya dengan faktur Pajak

  • Pasal 13 ayat (6) UU PPN, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak. Hal ini dilakukan terhadap dokumen yang biasa digunakan dalam dunia usaha. Untuk tujuan efisiensi kedudukannya dapat dipersamakan dengan Faktur Pajak. Ketentuan ini diperlukan, antara lain karena:

    • faktur penjualan yang digunakan oleh pengusaha telah dikenal masyarakat luas, misalnya kuitansi pembayaran telpon dan tiket pesawat udara,

    • bukti pungutan pajak adalah adanya Faktur Pajak, sedangkan pihak yang seharusnya membuat Faktur Pajak, yaitu pihak yang menyerahkan BKP/JKP, berada di luar Daerah Pabean, misalnya dalam hal pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean maka Surat Setoran Pajak (SSP) dapat ditetapkan sebagai Faktur Pajak, dan

    • Terdapat dokumen tertentu yang digunakan dalam hal impor atau ekspor BKP Berwujud.

  • Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak adalah:

    • Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

    • Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh Bulog/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu;

    • Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuatkan/dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan Bahan Bakar Minyak dan/atau bukan Bahan Bakar Minyak;

    • Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi;

    • Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery Bill, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri;

    • Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan;

    • Tanda pembayaran atau kuitansi listrik;

    • Pemberitahuan Ekspor Jasa Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, untuk ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;

    • Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, dan dilampiri dengan Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, untuk impor Barang Kena Pajak;

    • Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean;

    • Bukti tagihan atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh perusahaan air minum;

    • Bukti tagihan (trading confirmation) atas penyerahan JKP oleh perusahaan perantara efek;

    • Bukti tagihan atas penyerahan JKP oleh perusahaan perbankan;

    • Surat Setoran Pajak untuk pembayaran PPN atas penyerahan BKP melalui juru lelang disertai dengan Risalah Lelang.

  • Pada aplikasi e-Faktur, data atas dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dientry melalui menu Dokumen Lain. Perbedaan dengan menu Faktur adalah pada menu Dokumen Lain tidak ada proses upload data, cukup dengan entry saja. Sebelum data diposting dalam SPT Masa, pastikan tidak ada kekeliruan dalam pengisiannya.

 

 

201
Tinggalkan Komentar

avatar
64 Comment threads
137 Thread replies
3 Followers
 
Komentar dengan Voting terbanyak
Komentar dengan Balasan terbanyak
67 Comment authors
AdminALBARsiwiMelatiMelati Recent comment authors
  Subscribe  
terbaru terdahulu voting terbanyak
Notify of
Ifa
Guest
Ifa

Selamat pagi,

Saya mau tanya perusahaan saya dapat dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Tapi jumlah digit no seri faktur pajak hanya 13 (010-16.xxxxxxxx). Apakah untuk dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak memliki nomor seri seperti ini? Sedangkan untuk nomor seri pajak yang seharusnya berjumlah 16.
Terima Kasih

Admin
Admin

Bu Ifa,
Dokumen tertentu yg kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak tidak mengikuti penomoran sebagaimana Faktur Pajak (digit dan kode nya), pada aplikasi efaktur masuk di menu Dokumen Lain dan tdk memerlukan proses upload.

Yang perlu diperhatikan bukan pd poin penomoran dokumen, namun pastikan bahwa penerbitnya termasuk dlm daftar yg telah diatur bisa menerbitkan dokumen tertentu yg kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak.
Terima kasih 🙂

sulimin
Guest
sulimin

selamat pagi, bisa minta dasar hukum yang menguatkan bahwa aturan penomoran untuk dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak tidak mengikuti ketentuan penomoran selayaknya faktur pajak standar pada umumnya? saya pegawai baru pada cv yang bergerak di jasa bongkar muat kontainer masih awam dan bingung soal penomoran faktur

Admin
Admin

jenis spesifik dokumen yang dimaksud namanya dokumen apa? nanti akan dibantu cek lebih detil lagi, mengingat ada beberapa jenis dokumen tertentu

sulimin
Guest
sulimin

dokumennya handling charges untuk fee menurunkan kontainer dari kapal ke blok2 tertentu di pelabuhan. Apakah ini juga termasuk dokumen jasa kepelabuhanan? Atas transaksi sebelum2nya oleh perusahaan dibuat faktur pajak standar dengan nomor faktur dari Kantor pajak

Admin
Admin

Mohon maaf terlambat membalas, postingnya terlewat.
Mudah-mudahan masih bermanfaat.
Hal itu termasuk jasa kepelabuhanan (PP 74 Tahun 2015) dan memang terutang PPN namun mendapat fasilitas dibebaskan, jadi akan tetap menerbitkan faktur dengan nomor jatah dari KPP

Lastry
Guest
Lastry

Dear Ibu Sulimin
dapat ditinjau pada peraturan PER – 33.PJ_.2014
atau yang sudah di perbaharui pada R PER-13/PJ/2019

Tika
Guest
Tika

Selamat sore,

Saya mau tanya, perusahaan saya dapat PIB asli tapi tanggal berbeda dengan tanggal pembayaran BPN, ada gangguan dalam penginputan pajak di software,
Apakah bisa kami minta print ulang PIB sesuai dengan tanggal BPN ?
yang berlaku dalam pemeriksaan pajak yang mana ya ?
saya takut akan bermasalah jika lembar PIB asli yang kami terima tanggal nya berbeda dengan tanggal pembayaran PIB.

Terima kasih.

Admin
Admin

Bisa tolong disampaikan tanggal PIB dan BPN yg dimaksud seperti apa?

Shine
Guest
Shine

Saya mw tanya. Kalau saya dapat dokumen yg dipersamakan dengan faktur pajak dan dibubuhi tanda tangan elektronik. Apakah dokumen lain yg dipersamakan dengan faktur pajak boleh menggunakan tanda tangan elektronik?

Admin
Admin

Yang pertama silahkan cocokan dokumen tersebut dengan daftar yg ada di aturan dokumen tertentu yg dipersamakan dengan faktur pajak, jika memang masuk maka tidak masalah.

ari
Guest
ari

Maaf mau tanya..apabila kecamatan & kode pos salah pada faktur pajak..apakah akan menyebabkan tidak valid nya faktur pajak tersebut. mohon penjelasannya beserta dasar hukumnya ..terimakasih..

Admin
Admin

Mohon maaf, pesan ini terlewat.
Berdasarkan Pengumuman nomor PENG-05/PJ.02/2015 Direktur Peraturan Perpajakan I telah menegaskan bahwa e-faktur pajak tetap sah walaupun alamat yang tampil dalam e-faktur pajak berbeda dengan alamat NPWP. Hal terpenting alamat tersebut memang benar adanya.

wallgazer
Guest
wallgazer

Ada yg pernah masukin data PIB ke dokumen lain kah? sy bingung nih apa aja yg perlu di input. Mohon bantuannya.

Admin
Admin

Boleh didetailkan? Yang tidak mengerti bagian mana? Input sesuai dengan kolom yang tersedia.

Mega
Guest
Mega

saya mau tanya, misalnya saya punya PIB tanggal di PIB adalah 15 Februari 2016, dan tanggal di BPN nya adalah 02 Januari 2016, jadi dikreditkannya berdasarkan tanggal BPN atau tanggal yang tertera pada PIB?

Admin
Admin

Bisa berpatokan pada tanggal PIB, namun perlu diingat juga bahwa pengkreditan tetap bisa dilakukan sampai 3 masa pajak yang berbeda dari tanggal dokumen/faktur

Mega
Guest
Mega

Yang kami ingin tanyakan apabila tanggal PIB 15 Februari 2016, dan BPNnya tanggal 02 Januari 2016, dan kami mengkreditkannya di masa Januari apakah boleh? karna kami mengkreditkan sesuai dengan masa tanggal pada BPN,

Mohon bantuannya,

Terimakasih,

Admin
Admin

Mohon maaf, terlewat terjawab. Tetap acuannya ke tanggal PIB

Ari
Guest
Ari

Apabila penerbit tidak termasuk dalam daftar penerbit dokumen yang dapat dipersamakan, bagaimanakah status dokumen yang dimasukkan melalui dokumen lain? Apakah dapat dianggap sebagai faktur pajak tidak sah atau tidak menerbitkan faktur pajak? Terima kasih

Admin
Admin

Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur (pada aplikasi entry datanya pada menu Dokumen Lain) haruslah sesuai dengan aturan yang ada, baik sisi pihak penerbit ataupun jenis dokumennya, silahkan diinformasikan jenis dokumennya apa nanti akan dibantu cek kr aturannya

Madya
Guest
Madya

selamat malam,
perusahaan saya bergerak di bidang material building, pertanyaan saya, apakah faktur penjualan bisa sekaligus difungsikan sebagai Kwitansi sehingga kami tidak membuat dua dokumen . jika ya apakah ada dasar hukumya ? mohon dibantu sebutkan nara sumber hukumnya. Terima kasih .

Admin
Admin

Faktur pajak fungsinya hanya sebagai bukti adanya pungutan PPN atas suatu penyerahan BKP/JKP, pajak tidak mengatur penggunaan faktur terkait kwitansi, itu diserahkan kepada pihak-pihak yang bertransaksi

Yohanes
Guest
Yohanes

Apakah SPPBMCP dapat dikreditkan?

Admin
Admin

Sepanjang berhubungan dengan kegiatan usaha bisa dikreditkan

Putri
Guest
Putri

Min, apakah format tanggal di impor dokumen lain masukan berubah? Karena muncul keterangan “ETAX-30005: Error objek mapping Format salah, format harus sesuai dengan yyyyMMddHHmmss, nilai: “”
Apakah untuk versi eFaktur 2.0.0 terbaru ini format tanggal tidak menggunakan pemisah ( / ) lagi?

Admin
Admin

untuk format impor dokumen lain pajak masukan, perbedaannya hanya menambahkan 1 kolom tambahan di paling kanan
namanya FAPR. hanya judul row aja, ke bawahnya tidak perlu diisi

Belajar eFaktur
Guest
Belajar eFaktur

Dear admin,

Untuk dokumen lain yang sudah diinput (belum diupload), apakah bisa dihapus? karena ketika saya hapus terdapat loading seperti saat akan mengupload faktur pajak.
Hal ini tidak saya temukan pada faktur pajak masukkan, yang masih bisa dihapus ketika belum dilakukan upload data.

Terima kasih

Admin
Admin

Coba di screenshot loadingnya. Bisa menggunakan https://prnt.sc/

Belajar eFaktur
Guest
Belajar eFaktur

seperti ini min, https://prnt.sc/gyv4ng
lalu muncul ETAX-40001.
Setahu saya, tidak ada hubungannya menghapus data yang belum diupload dengan koneksi internet.
fyi, padahal kondisi internet dalam keadaan baik

Admin
Admin

etax 40001 itu biasanya karena masalah firewall atau antivirus.
Coba search di google dengan kata kunci “efaktur firewall” (tanpa tanda kutip). Ada beberapa referensi yang bisa diikuti.

Ata
Guest
Ata

Dear Admin,
Misal:
Bulan Juni 2017 No.PEB: 000001
Bulan Nov 2017 No.PEB: 000001
Ketika ingin menginput PEB di bulan Nov 2017 dengan no PEB tersebut tidak bisa, muncul keterangan errortax nomor peb sudah diinput.
Setelah di cek dokumen peb-nya ternya memang sama antara di Juni 2017 dan Nov 2017.
Bagaimana solusi untuk menginput no PEB untuk di bulan Nov 2017 tersebut?

Admin
Admin

Kondisi apa yang menyebabkan nomor tersebut sama?

Ata
Guest
Ata

Bulan Juni 2017 ekspor by Sea (Tanjung Priok) sedangkan bulan Nov 2017 ekspor by Air (SoekarnoHatta).
Jadi bagaimana agar dapat input no PEB di bulan Nov 2017?

Admin
Admin

Maaf, kenapa nomer PIB nya sama?

Ata
Guest
Ata

Karena ekspor yg di bulan Juni 2017 by Sea itu minta nomor PEB nya di KPBC Tanjung Priok sedangkan ekpor yg di bulan Nov 2017 by Air itu minta no PEB nya di KPBC SoekarnoHatta.
Beda kantor KPBC penerbit nomor PEB nya, min.
Jadi solusinya apa ya min?

Admin
Admin

Penomoran PEB ini sudah otomatis dari sistem atau ada manual?
Jika diterbitkan oleh kpbc yang berbeda biasanya nomer juga tidak akan sama.
Jika memang benar-benar sama, coba tambahkan nomer invoice dan packing list

Alam
Guest
Alam

Mohon bantuannya, bagaimanakah cara untuk membatalkan dokumen impor? Karena pd saat input terjadi kesalahan dobel input sehingga salah satunya hrs dibatalkan.

Admin
Admin

Silahkan lakukan ubah saja

putra
Guest
putra

Ubah nya pilih pilihan yang mana?

Thanks

Admin
Admin

Seharusnya ada menu ubah

Lina
Guest
Lina

Dear Admin,
saya mau tanya mengenai penginputan PIB di eFaktur. Nama Lawan Transaksi di input berdasarkan nama Supplier atau Nama Bank tempat pembayaran ya ?
Terimakasih

Admin
Admin

Berdasarkan Supplier Bu

ruli setiaid
Guest
ruli setiaid

selamat siang…
mau tanya nich…kalau kita salah/keliru input seharusnya nomor PEB tetapi kita isi dengan nomor Invoice di pelaporan SPT masa ppn..apakah ada konsekuensi terhadap pajak…?terima kasih

Admin
Admin

Silahkan diperbaiki isian datanya, data yang keliru beresiko hitungan PPN akan dikoreksi

ruli setiaid
Guest
ruli setiaid

sekarang dalam proses pemeriksaan pak..

Admin
Admin

Jika sudah masuk pemeriksaan tidak bisa diperbaiki lagi, kemungkinan besar nanti akan dikoreksi dan jadi temuan pemeriksaan

arfah
Guest
arfah

mohon penjelasannya mengenai angka yang saya saya isikan pada kolom :

JENIS_TRANSAKSI
JENIS_DOKUMEN
KD_JNS_TRANSAKSI

pada format excel untuk IMPORT DOKUMEN LAIN …
karena saya masih bingun angka yang saya pakai di situ

transaksi saya pembelian barang dalam negeri dokumen lain yang bisa direditkan
dari pemungut selain bendahara

mohon pencerahannya

Admin
Admin

Ini dokumennya apa?

erwin
Guest
erwin

Rekan, tolong dibnt.Kalau ada dokumen dipersamakan masukan yg sdh sempat diupload dan sukses. Tetapi rupanya itu salah. Bagaimana kita mau hapus dari efaktur tersebut.Thanks

Admin
Admin

Salahnya di bagian mana? Bisa diperbaiki dengan Ubah.

dewi
Guest
dewi

dear admin, utk dokumen yg dipersamakan sbg fp masukan.Jika sdh upload sukses di efaktur v 2.1. Dan rupanya doc tsb salah sehingga tidak jadi dikreditkan di spt ms ppn. Bagaimana caranya menghapus dari spt yg mau kita laporkan ? thks

Admin
Admin

Salah yang dimaksud itu salah entry data atau bagian apanya? Data tersebut tidak bisa dihapus, bisa diperbaiki lalu posting SPT lagi

arfah
Guest
arfah

mohon detail keterangan angkanya yang akan dimasukkan pada kolom
jenis transaksi
jenis dokumen
detail transaksi
dokumen transaksi
mohon bantuannya

Admin
Admin

Untuk detail isiannya silahkan tekan menu HELP di aplikasi, dan cari bagian Dokumen Lain.
Contohnya seperti ini:comment image

andre
Guest
andre

Permisi mau tanya, Ekspor JKP jasa manajemen kan tetap kena PPN. Namun di e faktur kalau kita entry PPN-nya tidak bisa, harus dibiarkan angka 0. Bagaimana ya?

Admin
Admin

Untuk transaksi seperti ini, ekspor JKP yang jadinya tetep dikenakan PPN pembuatan dokumen dengan menerbitkan faktur pajak, nanti identitas pihak pembeli dapat diisikan dengan NPWP 000 dan nama tetap pihak yang ada di luar negeri

Anna
Guest
Anna

Selamat Pagi admin,
jika terjadi retur di bulan maret tetapi baru diberikan nota retur dibulan juni dengan tanggal retur di bulan maret. saat di input tidak bisa karena tanggal retur dan masa pajak harus sama.. ada solusi untuk hal tersebut kah admin?
terima kasih

Admin
Admin

Jadi nota retur memang hanya bisa dimasukan ke masa pajak yang sama dengan tanggal returnya, jika masa trsebut SPT nya sudah dilaporkan maka perlu membuat pembetulan, caranya memang jadi lebih panjang

Runi
Guest
Runi

Siang min, mohon dibantu. Cara input PIB ke efaktur, untuk no PIB itu yang mana ya? Yang no. pengajuan atau no. pendaftaran?? Sama tgl SSP, SSP itu bentuknya seperti apa y?

Admin
Admin

Entry di menu Dokumen Lain, nomor PIB pake nomor pengajuan, tanggal SSP diisi dengan tanggal setoran SSPCP atas impor nya dilunasi

Runi
Guest
Runi

Terima kasih min infonya.

Koreksiman
Guest
Koreksiman

FYI.
Nomor Aju itu bukan nomor PIB min.

Admin
Admin

Terima kasih Pak/Bu atas informasinya.
Walaupun dalam prakteknya tetep bisa dipakai

SANTI
Guest
SANTI

Mungkin tidak nomer PIB itu akan ada yang sama, misal 2017 nomer PIB 115311 TERUS 2020 DAPAT NOMER PIB 115311 LAGI..

Okta
Guest
Okta

Maaf mau tanya ini kalau saya pake eFaktur yg dummy ini gak bisa di cetak SPT yg berbentuk PDF ya?

Admin
Admin

Seharusnya bisa. Silahkan dicek kembali

WP
Guest
WP

saya hendak merevisi dokumen lain yang sudah “upload sukses” karena ada salah penulisan nomor dokumen. Saya klik tombol “ubah” lalu saya revisi nomor dokumen dengan yang seharusnya, lalu saya simpan lalu muncul notifikasi ETAX-20049 dan ETAX-API-500009 apa solusi untuk error tersebut?

Admin
Admin

Seharusnya data yang salah tersebut dibatalkan, lalu dibuat lagi dengan entry data yang baru

WP
Guest
WP

Mohon pencerahan, jika dalam PEB jenis valuta asing yang tertera adalah AUD ,untuk input dalam efaktur menggunakan kurs tengah AUD atau tetap menggunakan USD nominal DPPnya?

Admin
Admin

Silahkan gunakan Kurs KMK (Kurs dari kep Menteri Keuangan)

ARNY
Guest
ARNY

Mengenai Lawan transaksi, perusahaan saya beli mesin dari China, pada PIB ada :
– Penjual : Vendor mesin dari china
– Importir : Agen di Indonesia (ID Billing & bukti bayar tertulis nama importir)
– Pemilik Barang : Perusahaan saya
Maka yang saya input lawan transaksi apakah penjual atau importir, pak ?

Admin
Admin

Yang di input adalah “Penjual”

Apriyanto
Guest
Apriyanto

Dear Admin,
Perusahaan tempat saya bekerja menggunakan dokumen setara faktur pajak (ada surat penegasan dari KPP). Yang saya ingin tanyakan apakah ada format untuk upload retur dokumen lain pajak keluaran? saya sudah coba input terlebih dahulu, kemudian saya export formatnya, saya tambahkan data lainnya. saya save lalu import kembali, berhasil sampai tahap upload tapi apabila saya mau koneksikan dengan server djp ada informasi bahwa format corrupted.

Admin
Admin

Biasanya bukan karena keliru format, tetapi coba cek kembali apakah ada menuliskan karakter symbol atau yang tidakk standar Utf8.

Apriyanto
Guest
Apriyanto

Dear Admin,
Terima kasih atas replynya. Apabila saya coba buka file ekspor dari menu retur dokumen lain pajak keluaran format nya adalah sebagai berikut
“RDK_RDM”,”JENIS_TRANSAKSI”,”dsb”
Namun apabila dari file tersebut saya edit dan save as sebagai .csv kemudian saya buka di notepad formatnya berubah menjadi
RDK_RDM,JENIS_TRANSAKSI,dsb

Mohon sarannya kembali, bagaimana caranya agar format tersebut tidak berubah?

Admin
Admin

Untuk pertanyaan ini mungkin bisa cek referensi ini
http://lenashore.com/2012/04/how-to-add-quotes-to-your-cells-in-excel-automatically/

Melanjutkan pertanyaan yang pertama, pastikan kembali datanya tidak memiliki special karakter yang diluar utf8

tania
Guest

dear admin….mohon maaf saya ingin konsultasi mengenai PEB….apakah mungkin terjadi PEB fiktif yang terlapor ke SPT PPN karena PEB tersebut menurut portal DJBC tidak terdaftar

Admin
Admin

Iya, ini bisa saja terjadi

Hime
Guest
Hime

Dear Admin,
Mau tanya untuk cara input PIB BC 2.3 (PPN Tidak Dipungut) di eFaktur gimana ya?
Untuk Jenis Transaksi Pilih No.1-IMpor BKP dan Pemanfaatan JKP/BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean atau Pilih No.3-Pajak Masukan Yang Tidak Dikreditkan dan/atau Pajak MAsukan dan PPnBM yang atas impot atau perolehannya mendapat fasilitas?

Admin
Admin

Iya benar

Hime
Guest
Hime

Iya benar gimana min?
Yang JENIS_TRANSAKSI pilih NO.1 atau No.3 untuk input PIB BC 2.3 (PPN Tidak Dipungut)?

Admin
Admin

Dapat memilih nomor 3

Hime
Guest
Hime

Dear Admin,

Lalu untuk masa pelaporan PIB BC 2.3 (PPN Tidak Dipungut) harus sesuai dengan tanggal/bulan PIB atau ada masa tenggang 3 bulan seperti FP PM?
Misal: PIB per tanggal 31/01/2019 tetapi dilaporkan di eFaktur di masa Februari 2019? Itu boleh tidak? Atau harus tetap dilaporkan di masa Januari 2019. Terima kasih sebelumnya.

Admin
Admin

Ada masa tenggang seperti faktur PM biasanya

Hime
Guest
Hime

Ok. Terima kasih Admin.

Rizkyy
Guest
Rizkyy

Perusahaan kami baru saja menyadari akan adanya nota dipersamakan dengan faktur pajak karena no faktur jadi satu dengan invoicenya. Apabila invoice tersebut sudah ada dijanuari sedangkan kami belum menginputnya ke pajak masukan. Apakah boleh kami menginput dan membuat spt pembetulan untuk masa januari hingga Juli itu di bulan Agustus?

Mohon informasinya

Admin
Admin

Betulkan di SPT Masa pajak yang sesuai, laporan SPT Pembetulannya bisa kapan aja

wahyu
Guest
wahyu

Min, saya mau tanya. saya kan bayar PPN atas JKP LN untuk Masa desember 2018, tgl pembayaran april 2019 ( sudah lewat dari tgl 15 bulan berikutnya ). setelah saya input di efaktur dan meminta restitusi ternyata pengisian SSP tidak sesuai dengan PER 40 ps 6 ayat 2. akan hal tersebut saya konsultasikan ke AR dan saya harus membetulkan SSP dengan membayar kembali PPN JKP LN tersebut. dari pada ga balik duitnya krn jumlahnya besar, akhirnya saya bayar lagi PPN JKP LN tersebut dengan SSP yang benar. nah pertanyannya bagaimana memperbaiki input SSP PPN yang benar di ” Dokumen Lain Pajak Masukan ” di efaktur ??
apakah dengan dibatalkan duku SSP lama yang salah terus input lagi atau bisa langsung di kolom ubah ?
mohon pencerahannya.

Terima kasih
salam

Admin
Admin

Entry data SSP dokumen lain ini sebenernya mengacu ke data NTPN, jadi terhadap yang salah entry silahkan dibatalkan lalu entry data yang benarnya.
Menu ubah sebenarnya secara teori bisa juga dilakukan, namun secara teknis sering gagal

PT B
Guest
PT B

dear admin,

PT A (di kawasan berikat) membeli barang ke PT B(di luar kawasan berikat). barang tersebut dikirimkan dari luar negeri oleh C. dan pib atas nama PT A (importir dan pemilik barang) dan C (pemasok) tetapi di pib memakai invoice PT B (tertulis USD dan rupiah berdasar kesepakatan PT A dan PT B dan harga fob luar negeri). barang dikirim ke alamat PT A. pertanyaan: apakah PT B tetap menerbitkan faktur pajak atas invoice? pakai nomor berapa?

Admin
Admin

PIB atas nama PT A tapi ko invoice PT B?
sepertinya ada 1 pertanyaan lagi, kami jawab di pertanyaan satunya ya.

PT B
Guest
PT B

PT A (kawasan berikat) membeli barang ke PT B (bukan kawasan berikat). barang dikirim dari luar negeri oleh C. melalui kurir D. Nah di bagian sender tertulis C, bagian penerima PT A. Nilai barang dalam USD dan telah dikalikan kurs sesuai kesepakatan PT A dan PT B. Terbitlah PIB dengan pemasok C dan Importir PT A dan pemilik barang PT A. PIB yg diajukan D berdasar pada faktur yang diterbitkan PT B dan di PIB juga tertulis nomor faktur dari PT B. dan di PIB juga tertulis nilai FOB sesuai dengan nilai USD yang ada di faktur yang diterbitkan PT B. Packing List Juga dari PT B ke PT A, sesuai alamat NPWP masing2. Pertanyaan: apakah PT B tidak boleh buka faktur pajak lagi untuk faktur penjualan tersebut? (karena di sebutkan oleh PT A bahwa PT B hanya boleh faktur saja tanpa faktur pajak, karena PT A menganggap bahwa mereka akan kena beli 2x, dari C dan PT B, sedangkan barang hanya 1, PT A menganggap bahwa kalau impor berarti mereka beli sama C ya sudah 1 saja, tetapi jalur uang tetap ke PT B dan PT B ke C) Sedangkan C tidak mengeluarkan sama sekali invoice untuk PT A. Setiap transaksi kan harus ada faktur pajak nya. PIB impor kan hanya jalur barang nya saja. PIB bukan berarti bukti pembelian PT A ke C kan? Jalur uang: PT A bayar ke PT B. Kemudian PT A bayar ke C. Bila PT B tidak boleh mengeluarkan faktur pajak atas transaksi tersebut, bagaimana sebaiknya PT B? karena menyangkut peraturan setiap transaksi harus ada faktur pajak utk PKP kecuali PKP tertentu. Barang: spare part mesin. PT B agen di Indonesia, transaksi dianggap seperti dropship. Bila tetap harus menerbitkan faktur pajak, nomor berapa kode faktur pajak nya? atau masuk ke dokumen lain pajak keluaran? mohon petunjuknya. thanks

Admin
Admin

Selamat pagi, sebelum membahas bisa diceritakan dl kenapa keputusan yang diambil adalah skema transaksi seperti di atas? maksudnya, secara ideal akan tanpa masalah jika transaksi dan dokumen itu beriringan per 1 jalur transaksi, misal dari LN pihak C ke PT B lalu barulah PT B ke PT A, ataupun dipastikan dulu posisi pihak PT B misalnya hanya sebagai sejenis jasa perantara, sehingga barang yang diterima PT A memang berasal dari C dan semua dokumen pengiriman barang berdasar transaksi C ke PT A, sedangkan posisi PT B hanya pihak yang menagih jasa perantara. Atau jika memang akan diarahkan ke transaksi reimbursement maka silahkan penuhi beberapa kondisi dokumen agar sesuai, misal PT B yg akan meminta reimburse pada PT A.

novita
Guest
novita

Selamat sore,

Mohon di bantu untuk Info dan solusinya…

Bulan Juni saya ada buatkan Invoice tagihan dan Faktur Pajak ke PT. XXX dengan harga 300 dengan tujuan ke A, dr PT. XXX sudah melakukan Pelunasan di bulan juni juga. di tengah perjalanan bulan July di karenakan sesuatu maka tujuan di alihkan ke B dengan harga 150 (harga dr accounting PT. XXX). saya langsung revisi inv dan FP sesuai harga tsb, karena menurut saya harga tsb separuh dr harga A – 300.
Setelah itu saya revisi Inv dan Faktur Pajak (011) dan kelebihan biayanya sudah saya kembalikan / transfer ke PT. XXX. INV dan Faktur Revisi juga sudah saya emailkan ke PT. XXX. Dan setelah saya emailkan ternyata ada perubahan harga kalau tujuan B harganya 125 (harga 125 itu harga deal2annya antar Pimpinan).
Dan menurut konsultan pajak saya, Faktur pajak sdh tidak bisa di revisikan lagi. karena dr pihak PT. XXX kejar saya untuk revisi Faktur Pajaknya. Mohon di bantu untuk solusinya ya Pak ..

Terima kasih.

Admin
Admin

pertanyaan ini sama dengan sebelumnya ya? (double)

novita
Guest
novita

Selamat sore,Mohon di bantu untuk Info dan solusinya…Bulan Juni saya ada buatkan Invoice tagihan dan Faktur Pajak ke PT. XXX dengan harga 300 dengan tujuan ke A, dr PT. XXX sudah melakukan Pelunasan di bulan juni juga. di tengah perjalanan bulan July di karenakan sesuatu maka tujuan di alihkan ke B dengan harga 150 (harga dr accounting PT. XXX). saya langsung revisi inv dan FP sesuai harga tsb, karena menurut saya harga tsb separuh dr harga A – 300.
Setelah itu saya revisi Inv dan Faktur Pajak (011) dan kelebihan biayanya sudah saya kembalikan / transfer ke PT. XXX. INV dan Faktur Revisi juga sudah saya emailkan ke PT. XXX. Dan setelah saya emailkan ternyata ada perubahan harga kalau tujuan B harganya 125 (harga 125 itu harga deal2annya antar Pimpinan).
Dan menurut konsultan pajak saya, Faktur pajak sdh tidak bisa di revisikan lagi. karena dr pihak PT. XXX kejar saya untuk revisi Faktur Pajaknya. Mohon di bantu untuk solusinya ya Pak ..Terima kasih.

Admin
Admin

Pertanyaan ini sama dengan sebelumnya ya? (duplicate)

Novita
Guest
Novita

Trus solusinya bagaimana Pak ?

ahmad akhyar
Guest
ahmad akhyar

selamt pagi….Mau tanya apakah tiket pesawat termasuk dengan dokumen yang di samakan dengan faktur pjak….terima kasih\

Admin
Admin

Salah satu kelompok dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak adalah ini :
Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill atau Delivery Bill) yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri

Novi
Guest
Novi

Mau tanya, perusahaan tempat saya bekerja perusahaan forwarding, dan untuk jasa forward dibebaskan ppn 0%, cara pengisian di bagian dokumen lain faktur pajak keluaran bagaimana ya? Perusahaan kami juga membantu Shipper untuk export barang nya, untuk jasanya apakak kamu harus mengenakan PPN ke Shipper atau dibebaskan? Lalu kalau di bebaskan pengisian di e-fakturnya bagaimana ya? Di bagian dokumen lain pajak keluaran harus pilih, pilihan apa saja terutama di pilihan ke satu kan ada 2 pilihan,

Admin
Admin

Sebelum ke pertanyaan, mau konfirmasi dulu maksudnya jasa forward dibebaskan PPN itu yang seperti apa? Transaksi detilnya bagaimana?

Novi
Guest
Novi

Sekarang kan ada peraturan baru PMK 32 tahun 2019, disitu dijelaskan bawha perusahaan forwarding termasuk ke salah satu jasa yang PPN nya 0%, nah balik ke pertanyaan saya yang awal, kita kan buat invoice tagihan untuk Shipper, karena OF nya dikenakan VAT 0% mengacu pada PMK 32 itu, itu perlakuan di e-faktur nya bagaimana ya?

Admin
Admin

Hal ini berbeda dengan istilah PPN dibebaskan. Secara teknis di efaktur masuk dari menu Dokumen Lain, silahkan cek di pasal 8 PMK tersebut

Darso
Guest
Darso

Selamat sore,
Saya mohon bantuannya, kalo terjadi kesalahan penulisan nama lawan transaksi PIB, pada dokumen lain, apakah harus dilakukan pembetulan atau tidak

Admin
Admin

Silahkan lakukan pembetulan

Elfa
Guest
Elfa

Hai Kak, sy sdh mengupload dokumen lain pajak keluaran. Tetapi ada kesalahan pd tgl, ketika sy ingin ubah. Sdh muncul captcha. Lalu keluar notifikasi ETAX-20049. Sy sdh mencoba jg ubah dpp 0, ppn 0. Tp tetap tdk bisa. Mohon bantuannya

Admin
Admin

Ini teorinya harus dengan entry lagi data itu (seperti seolah-olah data baru) dengan menambahkan spasi pada nomor dokumen (agar berbeda dengan nomor dokumen pada data awal), sedangkan untuk data yang udah dientry cukup diubah pada angka nominalnya saja dengan ubah menjadi 0.

Jennisha
Guest
Jennisha

Halo Admin,
Saya mau tanya, ada dokumen lain pajak masukan sudah terupload dan dilaporkan. Bisakah diganti menjadi tidak dikreditkan? apakah cukup dengan ubah nominal DPP dan PPNnya menjadi 0 saja?
Terima kasih.

Admin
Admin

Bisa diubah menjadi tidak dikreditkan, jangan ubah yang nilai DPP atau PPN

Aliza
Guest
Aliza

Lalu bagaimana caranya supaya menjadi tidak dikreditkan? Di dokumen lain pajak masukan tidak ada ikon ‘ubah pengkreditan faktur’ seperti di faktur pajak masukan. Saya sudah ubah nilainya menjadi 0, tp belum lapor. Jd masih bisa diubah lagi sebelum dilaporkan. Mohon infonya admin. Terima kasih.

Admin
Admin

Posisi dokumen yg nilai 0 apakah saat ini sudah approved sukses?
Saat ubah dokumen pada bagian detil dokumen ada pilihan untuk tidak dikreditkan

Jennisha
Guest
Jennisha

Bagaimana caranya supaya menjadi tidak dikreditkan? di dokumen lain pajak masukan tidak ada ikon ‘ubah pengkreditan’ seperti di faktur. Saya sudah ubah DPP dan PPN menjadi 0, tp belum dilaporkan. Mohon bantuannya. Terima kasih.

Admin
Admin

Posisi dokumen yg nilai 0 apakah saat ini sudah approved sukses?
Saat ubah dokumen pada bagian detil dokumen ada pilihan untuk tidak dikreditkan

Jennisha
Guest
Jennisha

iya admin, sudah approved, ubah dokumen sukses. benar, ada.. 🙁 saya ga notice sebelumnya, barusan dilihat lagi. masih bisa diubah lagikah ke nilai sebelumnya? lalu pilih tidak dikreditkan

Admin
Admin

iya bisa diubah lagi, silahkan dicoba

Vicky
Guest
Vicky

Selamat pagi, mau tanya PPN dari SPPBMCP dapat dikreditkan atau tidak?

SPPBMCP ada info tentang nomor AWB yang bisa di cek di website bea cukai, berapa bea masuk dan brp PPN yang ditagih ke perusahaan kita.

bila bisa, apakah di efaktur dimasukan sebagai dokumen lainnya?

Admin
Admin

Jika yang dimaksud disini adalah SSPCP maka dapat dikreditkan di dokumen lain

Yona
Guest
Yona

Selamat pagi
Untuk input notul di efaktur caranya bagaimana ya?

Admin
Admin

Bisa entry di Dokumen Lain

liong
Guest
liong

kenapa SPPBMCP dikoreksi saat resitusi pajak ? padahal itu kan dipersamakan dengan PIB –> SPPBMCP itu atas nama PT sendiri bukan atas nama milik lain

Admin
Admin

Jika kondisinya hal itu ditemui saat Pemeriksaan maka langsung bisa ditanyakan ke petugas Pemeriksa tentang dasar hukum atau hal teknis yang menyebabkan dikoreksi, secara umum yang akan dikoreksi ada 2 hal, yaitu yang secara substansi dokumen tadi tidak sehubungan dengan kegiatan usaha dan secara administrasinya ada yang tidak lengkap

sehan
Guest
sehan

halo, selamat siang

saya mau tanya, saya dapat dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak dari PT Garuda Indonesia. dimana tertera didokumen tersebut NAMA PKP nya adalah PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBk tapi, sebelum-sebelumnya diinput hanya PT GARUDA INDONESIA saja. jadi saya harus input nama lawan transaksi sesuai dokumen yang saya terima ya?

Admin
Admin

Sebaiknya cocokan semua inputan data sesuai sama persis dengan yang tertulis pada dokumen

Bagas
Guest
Bagas

mau tanya PPN dari SPPBMCP dapat dikreditkan atau tidak,dimana PPh & PPN dibayarkan menggunakan NPWP jasa kurur (FedEx,TNT,DHL,dsb) ?

Admin
Admin

Jika dokumen yg tersedia bukan langsung atas nama pemilik barang maka tidak dapat dikreditkan oleh pemilik barang

Netty
Guest
Netty

Selamat pagi admin,
Kewajiban penyetoran PPN atas pemanfaatan JKP dari kawasan batam (dibebaskan) dilakukan kita selaku pembeli JKP. Penyetoran dilakukan dengan SSP dengan kode map 411211-100 .SSP tsb secara aturan yang berlaku dapat dikreditkan kembali sebagai pajak masukan. Bagaimana cara penginputan dokumen lain pajak masukan atas kawasan batam ?

Apakah sbb :
Jenis transaksi 2 Perolehan JKP dari dalam negeri
Jenis dokumen 1 Normal
Detail transaksi 1 Kepada pihak yang bukan pemungut ppn
Dokumen transaksi 1 Dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak

Mohon bantuannya
Terima kasih

Admin
Admin

Kode setoran 411211-102 dapat dikreditkan jika sehubungan dengan kegiatan usaha

Entry data sudah sesuai dengan pilihan tersebut

NETTY
Guest
NETTY

Di pertanyaan saya sebutkan kode map 411211 – 100, seharusnya untuk kawasan Batam menggunakan kode map yang mana yang bener pak? Kenapa jawaban admin 411211 – 102
Makin bingung

Admin
Admin

Substansi pertanyaannya terhadap transaksi itu sih sudah benar, hanya di kode nya saja perlu dikoreksi

NETTY
Guest
NETTY

411211 102 adalah pembayaran ppn terutang atas pemanfaatan jkp dari luar daerah pabean, apalah menurut admin kawasan Batam diluar pabean, sedangkan kita telp kring pajak menyampaikan bahwa kode map yg benar adalah 411211 100
Apakah bisa di perjelas agar wp yang menjalankan aturan dan aplikasi perpajakan tidak bingung dan bimbang.

Admin
Admin

Kode 411211-100 merupakan kode untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri, atau sederhananya kode setoran untuk Kurang Bayar pada SPT Masa. Sedangkan kode 411211-102 merupakan kode untuk pembayaran PPN terutang atas Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean. Atas kode 102 ini sifatnya merupakan setoran yang dilakukan sendiri dan akan menjadi kredit pajak dalam SPT, atau saat sedang melakukan setoran 102 tentunya belum dapat diketahui nilai KB/LB pada SPT PPN nya, karena SPT belum disusun. Sehingga penerapan kedua jenis kode ini berbeda. Batam merupakan daerah yang tetap masuk dalam Daerah Pabean, namun memiliki perlakuan khusus sebagai Kawasan Bebas. Atas kondisi ini, penyerahan dari Kawasan Bebas ke TLDDP akan terutang PPN dengan mekanisme pembayaran PPN nya dilakukan sendiri oleh pembeli yang teknisnya menjadi mirip dengan perolehan dari luar daerah pabean.

pipien
Guest
pipien

saya juga pernah menanyakan kasus ini di kring pajak, dan juga pernah ke kantor pajak lgsg. jawaban mereka adalah 411211-100. saya jadi ragu2.. sebenarnya kode 100 atau 102 :/ mengingat saya sudah dari awal tahun ada transaksi ini. saya jadi khawatir.

Admin
Admin

seperti yang mimin sampaikan pada jawaban di atas ya

hms
Guest
hms

SPPBMCP yg dikeluarkan bea cukai tidak tertera NPWP, waktu di tanyakan ke Fedex, mereka bilang sudah tidak bisa di ganti karena perusahaan kami belum terdaftar di Fedex. Apa PPN yg tertera di SPPBMCP bisa dikreditkan? Jika iya, cara masukin nya gmn ya?

Admin
Admin

Jika tidak ada dokumen bukti pembayaran PPN dengan identitas npwp pembeli maka itu tidak dapat diperlakukan sebagai kredit pajak PPN, silahkan jadi biaya saja masih bisa

Dian
Guest
Dian

selamat sore,
Saya mau tanya apakah SPPBMCP bisa di revisi bulan nya? Karena sudah lewat 3 bulan masa pengkreditan . Tanggal di SPPBMCP bulan april, sedangkan saya baru terima di bulan oktober. Bagaimana solusi nya bisa tetap di tagihkan, apakah bisa revisi SPPBMCP ?
Terima kasih

Admin
Admin

revisinya sebenarnya tetap bisa dilakukan, namun dari sisi pengkreditan tetap bisa saja dikreditkan di masa pajak apeil, lalu lakukan pembetulan SPT

Bella
Guest
Bella

Selamat Pagi. Admin saya mau tanya. Saya ada kendala dalam menginput PPN Impor Nota Pembetulan. saat akan mengupload keterangannya “Tidak Dapat Mengambil Data dari Bea Cukai, Silahkan Coba Lagi”. itu bagaimana ya min? dan untuk no dokumen yang dimasukan formatnya kan NoDokumen#NTPN, untuk no dokumennya itu apakah No dokumen PIB atau no sptnp? Mohon Penjelasannya, Terimakasih.

Admin
Admin

ini input yang dilakukan manual ya? coba cek dulu di data prepop, jika inputnya manual nomer yang dipake adalah nomer sptnp

Bella
Guest
Bella

Input manual ketika di upload reject, keterangannya “Tidak dapat mengambil data dari bea cukai”. Kemudian dicoba melalui menu prepop ketika diinput no sptnp nya tidak keluar data apa apa.. jadi gimana min?
Oh iya untuk no sptnp yang diinput hanya 6 digit no diawal saja kan?

Admin
Admin

ini kemungkinan besar memang keliru menuliskan nomornya atau memang data tersebut belum sinkron di data BC. untuk penulisan nomor dengan mencantumkan semua nomor pada surat tersebut. pada saat mau menggunakan prepop data tidak perlu mengisikan isian nomor dokumennya

Sindy
Guest
Sindy

Selamat sore, saya input manual data impor bc 25 ke efaktur 3.0 tp setelah diupload reject dengan ket data tidak tersedia di beacukai. lalu coba input di prep pib tapi tidak muncul data apa apa. gimana ya min??

Admin
Admin

ini datanya bukan PIB ya? coba cek kembali terkait dengan apa saja jenis dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur, ini yang akan menjadi awal apakah dokumen tersebut dapat dientry ke aplikasi efaktur atau tidak

Esty
Guest
Esty

Mungkin itu pib fasilitas sama seperti yg saya alami, di prepopulated data tidak muncul, lalu saya input manual tapi ternyata tidak bisa diupload dengan keterangan data tidak ada. Terus bagaimana solusinya? Apakah salah waktu input nomer dokumen? Sekarang yg diinput kan nomer pib#ntpn, sedangkan pib fasilitas tidak muncul ntpn karena ppn ditangguhkan, jadi yg harus diinput no pib sama no apa ya??

Admin
Admin

jika ini terkait dengan PPN yang memperoleh fasilitas memang sifatnya tidak dapat dikreditkan dan tidak akan muncul di prepop, jika entry manual pun tidak akan bisa karena butuh ntpn sedangkan tidak ada ntpn nya, maka saat ini teknis yang bisa dilakukan adalah tidak mengnput data tersebut dalam SPT PPN

Esty
Guest
Esty

Jika data yg ppn nya memperoleh fasilitas tidak diinput ke spt masa ppn, akankah ada resiko untuk perusahaan kami ke depannya?? Karena waktu pemeriksaan bea cukai, data tersebut selalu ditanyakan pelaporannya jika kami melaporkan tidak sesui masa ppn nya atau di masa tidak sama..

Admin
Admin

Secara teori hal ini tidak ada masalah, jika ditanyakan hal tadi maka dijawab saja memang tidak ditulis dalam SPT krna tidak dikreditkan dan juga karena tidak ada nilai PPN nya (krna mendapat fasilitas)

Esty
Guest
Esty

Oke, thank you admin…

Arsy
Guest
Arsy

Dear Admin,

Berdasarkan Pasal 24 PMK 131 Tahun 2018,
“PDRI yang dilunasi sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) yang dilampiri dengan dokumen kepabeanan, dapat dapat dikreditkan”.
sehingga sudah sepatutnya menjadi hak Wajib Pajak untuk mengkreditkannya.

saya juga pernah bertanya beberapa kali ke chat pajak.go.id, saran yang saya dapatkan atas BC25 tersebut dilaporkan dalam SPT Induk “PPN dibayar dimuka dalam masa Pajak yang sama”.
Apakah benar begitu cara pengkreditan BC25 di efaktur 3.0?

Admin
Admin

Jika diisikan di pembayaran dimuka maka tidak cocok dengan isi dari petunjuk pengisian SPT PPN, dalam petunjuk pengisian yang dituliskan di induk bagian pembayaran di muka adalah transaksi seprti stiker pelunasan PPN untuk hasil rekaman suara gambar

Arsy
Guest
Arsy

Lalu bagaimana seharusnya kami laporkan dokumen BC25 ini kami laporkan didalam efatur 3.0? karena jika dimasukan kedalam B1 selalu di reject

Admin
Admin

akan mimin coba telusuri lagi yaa, namun sebenarnya kita masih ada opsi lain yaitu dengan tidak mengkreditkannya, hal ini tetap bisa dilakukan karena prinsip pengkreditan adalah “dapat” bukan “harus”, jika ada pertanyaan dari KPP maka dijawab bahwa kita memilih untuk tidak dikreditkan

Arsy
Guest
Arsy

saya setuju bahwa PPN dapat dikreditkan dan juga bisa dibiayakan, akan tetapi dengan dikreditkan mendapatkan manfaat yang lebih besar dibandikan di biayakan.

oleh karena itu kami menunggu jawaban dari hasil penelusuran yang mimin lakukan agar atas transaksi BC 2.5 tersebut dapat kami kreditkan dalam SPT PPN

hendra
Guest
hendra

menurut PER-13/PJ/2019 jo Pasal 3 huruf f Pemberitahuan Impor barang dari tempat penimbunan berikat , ini adalah dokumen BC 25 jenis dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak, apbl dilakukan penginputan dokumen lain PM -Impor BKP dan PIB SSP sll di reject saat upload, seharusnya penginputan kemana ya , admin. TQ

Admin
Admin

coba cek gambar inicomment image

Kemudian bisa juga cek dulu isi pasal 6 ayat 2 per-13 2019

hendra
Guest
hendra

Trims, Apa menurut admin data impor dok. BC 25 tidak bisa di entry ke menu-dok lainnya PM dlm impor BKP (PIB) jika saya lihat FAQ tgl 22-Oktober-2020 antara Sindy dan tanggapan Admin berbunyi “ini datanya bukan PIB ya?”, lalu harus di input kemana untuk pengkreditan PPN nya ?

Admin
Admin

nah tentang entry datanya akan mimin telusuri lagi yaa, opsi lain masih bisa jg dengan tidak mengkreditkannya karena prinsip pengkreditan adalah “dapat” bukan “harus”

hendra
Guest
hendra

Terimakasih Tanggapan Admin Sangat Baik , Kami Akan Menanti Hasil Penelusuran Admin Untuk INPUT DATA IMPOR DOKUMEN BC 25 Pada PKP Status Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) Pada Aplikasi e-faktur 3.0, tentu hal ini “Dapat Dikreditkan” Pengeluaran Barang Tersebut adalah Bahan Baku Import Yang Diolah, Diproses Oleh Perusahaan Kami Berdasarkan Ketentuan
• Pengeluaran Barang dari Kawasan Berikat
• Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib melunasi Bea Masuk, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor. (Pasal 24 ayat (1) PMK 131/PMK.04/2018)
• Pembayaran atas Pajak Dalam Rangka Impor tersebut dapat dikreditkan. (Pasal 24 ayat (2) PMK 131/PMK.04/2018)
• Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib membuat faktur pajak dan memungut PPN atau PPN dan PPnBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (Pasal 24 ayat (4) PMK 131/PMK.04/2018)

Admin
Admin

sepakat dengan penjelasan tersebut, semoga mimin segera dapat pencerahan dan kita semua sehat selalu, senang bisa membantu

M. Ilham Fauzan
Guest
M. Ilham Fauzan

min saya ada nota FP masukan, isinya seperti jasa container, lift on dan lain lainnya, saya masih bingung, untuk input di dok lainnya itu gmn ya? untuk jenis transaksinya pilih no 1 2 atau 3 ya?

dan jika pilihannya 2/3, untuk detail transaksinya apa ya?

makasih min.

Admin
Admin

sebelum entry data, pastikan dulu bahwa dokumen yg diterima memang masuk dalam daftar dokumen tertentu yg dipersamakan kedudukannya dengan faktur pajak kemudian secara sifat apakah memenuhi untuk dapat dikreditkan sesuai pasal 9 UU PPN, setelahnya barulah entry data, nanti pilihan2 isianya jadi lebih mudah dipahami

Violetta
Guest
Violetta

Halo admin, saya mau tanya
Saya sudah ada dokumen masukan dengan tipe kode transaksi 3, dokumen normalnya sudah approved, cuma ternyata ada perubahan jadi dokumen itu perlu saya batalkan. Pas saya pilih pembatalan, selalu Gagal. Untuk proses pembatalan ini gimana ya proses bisnisnya min? Terima kasih

Admin
Admin

jika yg dimaksud ini adalah dokumen faktur pajak masukan maka atas yg keliru ini memang bukan dengan solusi dibatalkan karena kl ada perubahan bisa saja dengan adanya faktur pengganti, dan dalam konteks yg lebih luas mau ini jadi ada faktur pengganti ataupun dibatalkan itu kontrolnya ada di pihak penerbit faktur atau pihak penjual, sehingga pihak pengguna faktur PM hanya tinggal mengikuti saja

pembatalan faktur itu untuk transaksi yg dibatalkan dan atas faktur yg dibatalkan tidak akan dapat digunakan lagi

Rizca
Guest
Rizca

selamat siang, saya mau tanya. PT saya kan kawasan berikat jadi pas pelaporan PIB tidak ada NTPN, bagaimana cara saya menginput PIB di faktur pajak?
terimakasih

Admin
Admin

tidak perlu diinput di SPT tidak masalah

nunung
Guest
nunung

selamat pagi bagi infonya terkait masalah cara rekam sspcp di menu documen lain di efaktur pajak

Admin
Admin

Bisa coba cek disini:comment image

Jennisha
Guest
Jennisha

Halo Admin,

Saya mau tanya, kondisinya begini.. perusahaan baru pkp di Desember 2020. Sebelum itu, ada ekspor dengan PEB tertanggal Oktober 2020. Waktu barang sampai, buyer menolak karena satu hal. Perusahaan harus reimpor barang dengan PIB tertanggal di Desember 2020.

Dengan kondisi begini artinya perusahaan tidak jadi ekspor barang dan tidak ada penjualan. Tetapi PEB telah terekam di beacukai, dimana nanti orang pajak bisa menganggap ini penjualan.

Pertanyaannya, bagaimana cara lapor PEB yang telah terekam ini? Atau haruskah perusahaan buat spt ppn dari Okt 2020 dan lapor peb tsb dgn nilai 0 ? Sementara perusahaan baru pkp di Des 2020. Dan supaya ini tidak dianggap penjualan oleh pajak.

Dan untuk pib tetap dilaporkan ya sbg ppn masukan?

Mohon bantuannya
Terima kasih

Admin
Admin

di sisi laporan SPT PPN tidak ada yg perlu dikhawatirkan, jika nanti dimintai konfirmasi tinggal dijawab seperti cerita di atas, yang pasti SPT PPN itu baru dapat dilaporkan setelah PKP atas transaksi2 setelah PKP

Jennisha
Guest
Jennisha

Lalu bagaimana cara mengurangi penjualan ini, min?

Jika pkp di tgl misalkan 15 des 2020 dan pib reimpor tgl 5 des 2020, apakah pib ini bisa dikreditkan di spt ppn des?

Admin
Admin

Penjualan dan Pembelian dari sisi laporan keuangan ga ada masalah, tetap bisa diakui mau itu sebelum ataupun sesudah PKP. Untuk SPT PPN ini adalah hal yg berbeda lagi dan kondisinya hanya mencerminkan keadaan setelah PKP saja, dan dalam SPT PPN tidak selamanya akan menampilkan semua informasi terkait penjualan pembelian dari awal.

Jennisha
Guest
Jennisha

Baik admin.

Bagaimna dengan spt masa sebelum desember? Apakah harus dilaporkan jika wp sudah bisa dikatakan pkp sblm masa desember? Tetapi karna proses pindah lokasi dan kondisi saat ini, baru dikukuhkan di desember.

Admin
Admin

seperti pada jawaban awal dulu, tidak ada kewajiban pelaporan SPT untuk masa pajak pada saat sebelum PKP,

Jennisha
Guest
Jennisha

Baik admin. Terima kasih atas penjelasannya

Admin
Admin

sama-sama kak

Nining Afsari
Guest
Nining Afsari

Dear Admin,
Saya mau bertanya jika PIB sudah sukses di upload tp ternyata ada kekeliruan penginputan DPP, setelah itu sya melakukan perubahan dengan cara klik ubah dan berhasil.
Apakah yg saya lakukan itu sudah benar atau saya perlu mengubah DPP dan PPN itu nominal nya 0 dan menginputnya kembali?

Admin
Admin

Tahapan sudah benar, silahkan cek lg dengan posting SPT dl

Tri
Guest
Tri

Selamat Siang
Saya mau tanya, Perusahaan kami berPusat Didalam Kawasan Bebas dan memiliki cabang didaerah Pabean (status PKP), Perusahan Pusat ada transaksi BKP dengan WP WAPU, Pada saat pengeluaran BKP dari Kawasan Bebas ke Kawasan Pabean, PIB dan PPN yang kami setorkan di ID Billing DJP kami cantumkan NPWP Cabang yg berstatus PKP, apakah PPN tersebut bisa dijadikan PPN Masukan diperusahaan cabang. Terima kasih

Admin
Admin

Ya betul, bisa

erna
Guest
erna

Dear Admin,

Saya ada import menggunakan DHL. Apakah PIB yang dikirimkan via email oleh DHL berlaku? saya coba cek ke CS DHL dan diinformasikan bahwa memang DHL selalu mengirimkan PIB via email tidak dengan hardcopy. Apakah PIB tersebut berlaku?

Admin
Admin

dicoba langsung entry ke efaktur saja, jika approval maka dapat disimpulkan itu berlaku

IQy
Guest
IQy

Sore admin, sy bekerja di Perusahaan Dearah Air Minum, kami telah membayar atau penyerahan PPN BKP/JKP Nor Air dan Sambungan Baru ke Direktorat Pajak, bagaimana cara mengisinya di efaktur pajak Dokumen disamakan dengan Faktur pajak Masukan?apakah NPWP lawan traksaksi menggunkan NPWP PDAM?

Admin
Admin

Ini knpa mau dibuatnya dengan dokumen yg dipersamakan dengan faktur? Ini dari sisi pembeli atau penjual? Lawan transaksi ya artinya pihak lain bukan perusahaan sendiri

Melati
Guest
Melati

Mohon pencerahannya, seandainya suatu perusahaan menerbitkan invoice pada tanggal 11 maret untuk ekspor jada maklon, namun barang nya ini sudah dikirim di tanggal 8 maret, untuk Pejkp nya itu dibuat tanggal 8 maret atau tanggal 11

Admin
Admin

di 8 maret

Melati
Guest
Melati

Tapi pak bukannya pejkp itu harus dilampiri dengan invoice, bila pejkp diterbitkan tgl 8 maret bukankah berrti invoice nya belim terbit?

Admin
Admin

tidak masalah mendahului

siwi
Guest
siwi

Siang min, saya mau tanya saya sudah input dokumen lain bulan feb dan sudah di lapor juga, namun pas saya cek ulang ternyata saya salah input nomor dokumen tersebut. lalu apakah dok yang sudah dilapor itu bisa di ubah? atau dibatalkan lalu input yang benarnya? bagaimana ya min solusinya? terimakasih

Admin
Admin

apakah statusnya sudah approval sukses? jika belum maka langsung ubah aja, jika sudah maka ubah nominalnya jadi 0 lalu entry lg dengan data yg benar

siwi
Guest
siwi

status nya sudah sukses min, dan sudah saya lapor juga sptnya masa feb. masalahnya saya input no doc nya itu pakai no doc yang mau saya laporin masa maret ini, dan karena no doc nya sudah terinput jadi saya tidak bisa menginput doc yg bulan maret ini, karena no doc sudah terdaftar. jadi meskipun saya ubah dpp nya menjadi 0 saya masih tetap tidak bisa input doc saya yg untuk yg maret ini. mohon pencerahannya min selain di ganti dpp nya jadi 0 adakah cara lainnya?

Admin
Admin

wah jika begitu maka paling bisa adalah edit nominal agar sesuai dengan nominal atas dokumen yg benar saja, walaupun jadinya ga bisa masuk dikreditkan di masa maret karena sudah terlanjur di februari, jadi kita anggapnya memang entry dokumen yg benar, ga masalah sih masuk jadi ke februari

siwi
Guest
siwi

Kalau yg masa feb itu di batalkan tidak bisa ya min?

Admin
Admin

kl batal malah jadi ga bisa dipake sama sekali

siwi
Guest
siwi

tapi tanggal doc nya ikut maret min? tapi masanya tetap feb, bisa ?

Admin
Admin

tanggal coba diubah dulu, nanti liat lagi masa pajaknya jadi ngikut ga

ALBAR
Guest
ALBAR

Mohon maf saya mau bertanya saya mendapatakn Faktur pajak masukan yang di persamakan saya Input hanya delapan (8) Nomor terakhir nya tidal memakai Kode 010.000 apakah tetap Sah Faktur pajak masukan nya DI uPLOAD SUKSES

Admin
Admin

Entry pada menu Dokumen Lain

ALBAR
Guest
ALBAR

Yups betul saya masuk di Dokumen lain

Admin
Admin

penomoran Dokumen Tertentu memang berbeda dengan format penomoran faktur pajak, jadi entry data sesuai yg diterima saja