Kita perlu mengetahui mengenai pengkreditan pajak masukan. Menurut Pasal 9 ayat (8) UU PPN No.42 Tahun 2009, pengkreditan pajak masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk jenis perolehan :

  1. Perolehan BKP atau JKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP
  2. Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
    Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen.

    • Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha.
    • Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang PPN. Oleh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu jika pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang PPN.
  3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan
  4. Perolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajaknya :
    • tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5); atau
      Dalam FP harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat:

      1. nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP;
      2. nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP;
      3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
      4. PPN yang dipungut;
      5. PPnBM yang dipungut;
      6. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan FP; dan
      7. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani FP.
    • tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9); atau
      FP harus memenuhi persyaratan formal dan material; atau
    • tidak mencantumkan nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP
  5. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6)
  6. Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak
  7. Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan
  8. Perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).
    • Barang modal adalah harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, termasuk pengeluaran berkaitan dengan perolehan barang modal yang dikapitalisasi ke dalam harga perolehan barang modal tersebut. Pasal 16 ayat (2) PP 1 Tahun 2012
    • Ketentuan mengenai pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal, berlaku untuk seluruh kegiatan usaha. Pasal 16 ayat (3) PP 1 Tahun 2012
  9. Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. Pasal 9 ayat (5) UU Nomor 42 Tahun 2009
  10. Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/atau perolehan JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan. Pasal 16B ayat (3) UU Nomor 42 Tahun
  11. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat tidak diperlakukan sebagai Faktur Pajak. Pasal 19 ayat (3) PP 1 Tahun 2012
  12. PKP penjual tidak boleh mengkreditkan PPN Masukan yang dimiliki, untuk PKP yang melakukan penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata, dan jasa pengiriman paket. PMK-75/PMK.03/2010

 

 

Author: @infoefaktur

Artikel ditulis oleh @infoefaktur

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn

60
Tinggalkan Komentar

avatar
25 Comment threads
35 Thread replies
0 Followers
 
Komentar dengan Voting terbanyak
Komentar dengan Balasan terbanyak
21 Comment authors
MelciiJessicaVerawatiindoargaARIF Recent comment authors
  Subscribe  
terbaru terdahulu voting terbanyak
Notify of
rusdhy
Guest
rusdhy

Dear Admin..!!!
bagaiamana cara pelaporan SPTnya, jika perusahan pegang barang campuran BKP dan Beacukai. contohnya PT. A pegang product minyak @ Rokok? saya sudah konsultasi ke AR tapi dia tidak tau, bgtupun di Help desk.

rusdhy
Guest
rusdhy

1. maksudnya perusahaan distributor barang campuran (non food dan food ) barang kena pajak, dan distributor rokok
2 SPT MASA PPN
3. formulir 1111 penyerahan barang jasa bagian, B. tidak terutang PPN saya masukkan omset penjualan. apa itu sudah benar pengisiannya atau gimana

rusdhy
Guest
rusdhy

gimana dengan omset penjualan Rokoknya…? saya masukan dimana or saya ng usah ya?

rusdhy
Guest
rusdhy

dari bulan Januari – juli, omset penjualan rokok saya masukkan di ppn tidak terutang.

Rochmat
Guest
Rochmat

mhon pencerahannya, perusahaan telah memulai aktifitas produksinya dibulan January namun baru melakukan penjualan di bulan May/June, atas penjualan tersebut perusahaan membuat faktur pajak (PK), apakah Pajak masukan dari bulan Januari sampai May dapat dikreditkan.

Mansur
Guest

pagi min mau tanya nie.. kalau masa berlakunya faktur pajak kan tiga bulan.. kalau seandainya faktur pajak masukan itu di terbitkan di bulan September 2017 apakah masa berlakunya sampai pada bulan November/Desember..??

damai
Guest
damai

Mohon petunjuknya saya mempunyai FP masa Oktober 2017 lupa dilaporkan pada masa yang bersangkutan, maka batas untuk melaporkan FP tersebut apakah dilakukan pada masa Desember 2017 dilaporkan Januari 2018 atau Masa Januari 2018 dilaporkan Februari 2018, terimakasih

mansur
Guest
mansur

Assaamu’alaikum.. mohon maaf mengganggu..
kebutulan saya lagi input fakutr pajak masukan dalam E-Faktur, nah sudah selesai & sayapun approval dan sayapun suda pastikan kan bawa faktur pajak dapat di kreditkan, namun setelah saya posting utk membuat spt masa yang seharusnya semuanya masuk dalam PM Masukan yang dapat di kreditkan, ternyata sebagaian masuk dalam 1111-B2 & 1111-B3, mhon bantuannya.. Terimakasih..

mansur
Guest
mansur

Terimakasih atas informasinya.. saya sudah cek ternyata salah meilih, yang seharusnya pilih dapat dikreditkan, tpi saya salah tidak dapat dikreditkan n sudah di approve sukses, dan saya coba ubah pengkridatan tetapi ttp muncul eror ETAX – 30034, mhon bantuanya terimakasih..

Yudith
Guest
Yudith

Mohon petunjuknya, saya punya faktur pajak pd bulan januari. Utk masa pajak bulan februari sudah dikreditkan dr faktur pajak trsbut. Tapi sekarang utk masa pajak bulan maret waktu saya mau cek dokumen pajak masukannya “0”. Trus klo mau dikreditkan bgmn??
Mohon bantuannya, terima kasih

indah
Guest
indah

mohon bantuannya, saya punya ppn masukan di bln 6 2018, tapi saya belum inputnya ke efaktur. dan di bln 6 sy lapor nihil. nah skrg saya mau bayar ppn masa bln 7. jadi apakah ppn masukan dibulan 6 yg belum sy input saya masukkan ke bln 7 atau tetap dibulan 6?

Nur Fitri
Guest
Nur Fitri

Dear admin,
kalau pelaporan SPT Masa PPn Badan bisa dilakukan secara online di e-filling?
kalau pembetulan SPT Masa PPn badan bisa online juga gak?
Terimakasih

steven
Guest
steven

dear admin.
saya mau tanya, jika suatu perusahaan terdapat faktur masukkan yang tidak di kreditkan dan di laporkan, apakah boleh? dan apakah akan bermasalah jika di diamkan saja?

Vanaya
Guest

Dear Admin,
Mau tanya, kalau misalnya buat pajak masukan dan sudah di upload bisa di ubah/edit karena salah pengkreditannya?
seharusya di kreditkan ke Bulan Nopember, karena pajak Bulan September sudah di laporkan.

Tita
Guest
Tita

Dear, Admin.
Jika di bulan November saya baru menerima Faktur Pajak bulan Juli dari supplier, maka di bulan apa seharusnya saya laporkan? sedangkan masa berlaku faktur pajak hanya 3 bulan.
Terima kasih.

agus
Guest
agus

dear admin, saya hendak bertanya, saya memiliki pajak masukan bulan oktober 2018, apakah itu harus di upload di spt desember 2018 (pelaporan januari 2019) atau bisa saya upload di januari 2018 (pelaporan febuary 2019).
dan bisa tolong kutipkan regulasi uang mendukung jawaban anda terimakasih,

Wy
Guest
Wy

Selamat Tahun Baru dear Admin, permisi bertanya tentang masa pelaporan faktur pajak masukan.. di ketentuan disebutkan faktur pajak dilaporkan oleh pihak pembeli maksimal 3 bulan sejak tanggal terbit faktur..

yang ingin saya tanyakan adalah apabila 3 bulan tersebut melewati masa SPT tahunan (misalnya faktur pembelian di desember diakui pada januari – [masa tidak sama]) apakah perlu melewati prosedur tambahan tertentu? apakah ada dampak tambahan bagi kami pada saat melakukan pelaporan SPT tahunan?

Terima Kasih

Bella
Guest
Bella

Admin saya mau tanya. Jika saya di bln nov ada 1 pajak masukan yg saya salah input masa di okt. Apakah yg masa okt itu bisa saya rubah ke masa desember? Jd saya tdk perlu utk pembetulan okt krn masih jangka waktu 3 bln. Dan bagaimana cara editnya? Krn sdh di posting dan approve. Terima kasih

RINI
Guest

PAJAK PEMBELIAN MOBIL ALPAHARD KATANA TIDAK BISA DIKEREDITKAN YA PAJAK MASUKANNYA SAYA SUDAH TERLANJR MASUKKAN GIMANA CARA PEMBETULANNYA

wahyu
Guest
wahyu

admin, saya membaca balasan salah satu pertanyaan
“Jika ppn masukan sudah diupload dan approval sukses maka tidak dapat diedit lagi masa pajaknya.”
maka jika saya melakukan pembetulan untuk masa pajak terkait, apakah masih bisa terhitung lebih bayar?
karena jika dihitung, maka pajak pada masa tersebut terhitung lebih bayar.
terima kasih