Pasal 13 ayat (6) UU PPN, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak. Hal ini dilakukan terhadap dokumen yang biasa digunakan dalam dunia usaha. Untuk tujuan efisiensi kedudukannya dapat dipersamakan dengan Faktur Pajak. Ketentuan ini diperlukan, antara lain karena:

• faktur penjualan yang digunakan oleh pengusaha telah dikenal masyarakat luas, misalnya kuitansi pembayaran telpon dan tiket pesawat udara,
  

• bukti pungutan pajak adalah adanya Faktur Pajak, sedangkan pihak yang seharusnya membuat Faktur Pajak, yaitu pihak yang menyerahkan BKP/JKP, berada di luar Daerah Pabean, misalnya dalam hal pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean maka Surat Setoran Pajak (SSP) dapat ditetapkan sebagai Faktur Pajak, dan

• Terdapat dokumen tertentu yang digunakan dalam hal impor atau ekspor BKP Berwujud.

Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak adalah:

• Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

• Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh Bulog/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu;

• Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuatkan/dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan Bahan Bakar Minyak dan/atau bukan Bahan Bakar Minyak;

• Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi;

• Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery Bill, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri;

• Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan;

• Tanda pembayaran atau kuitansi listrik;

• Pemberitahuan Ekspor Jasa Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, untuk ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;

• Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, dan dilampiri dengan Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, untuk impor Barang Kena Pajak;

• Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean;

• Bukti tagihan atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh perusahaan air minum;

• Bukti tagihan (trading confirmation) atas penyerahan JKP oleh perusahaan perantara efek;

• Bukti tagihan atas penyerahan JKP oleh perusahaan perbankan;

• Surat Setoran Pajak untuk pembayaran PPN atas penyerahan BKP melalui juru lelang disertai dengan Risalah Lelang.

Pada aplikasi e-Faktur, data atas dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dientry melalui menu Dokumen Lain. Perbedaan dengan menu Faktur adalah pada menu Dokumen Lain tidak ada proses upload data, cukup dengan entry saja. Sebelum data diposting dalam SPT Masa, pastikan tidak ada kekeliruan dalam pengisiannya.