Hal penting yang harus diperhatikan oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak) saat pergantian tahun adalah tentang penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak atau NSFP. Artikel ini lanjutan dari artikel sebelumnya. Silahkan baca artikel sebelumnya disini.

• Jika PKP melakukan entry data faktur pajak secara keyboard-in, yaitu masuk ke menu Administrasi Faktur Pajak Keluaran lalu memulai dengan klik Rekam Faktur, maka secara otomatis aplikasi efaktur akan menampilkan jatah NSFP dengan urutan yang paling kecil dari data Range NSFP yang ada pada menu Referensi Nomor Faktur. Jika PKP sudah memastikan penggunaan NSFP tahun 2016 selesai dan akan menerbitkan faktur dengan tanggal di tahun 2017 maka selain melakukan entry data jatah NSFP tahun 2017, PKP juga harus klik hapus/update pada Range NSFP sisa tahun 2016 sehinggan nantinya menu Rekam Faktur Pajak Keluaran dapat menampilkan jatah NSFP tahun 2017.
  
• Namun, jika PKP melakukan entry data faktur pajak menggunakan mekanisme ekspor-impor data CSV maka hapus/update pada Range NSFP sisa tahun 2016 dapat dilakukan setelah proses pengembalian jatah NSFP dilakukan. Ekspor-impor data faktur tetap dapat dilakukan tanpa terpengaruh dari keberadaan jatah NSFP tahun 2016 yang tersisa
• Perlu diingat bahwa jika ada faktur pajak keluaran yang dibatalkan maka NSFP yang digunakan tetap akan dianggap sebagai faktur pajak yang telah terpakai. Faktur yang dibatalkan tetap akan masuk dalam Posting SPT masa pajak sesuai dengan tanggal faktur namun Nilai DPP dan PPN akan berubah menjadi “0”. Dalam kondisi tersebut PKP tidak perlu menuliskan NSFP yang telah dibatalkan sebagai NSFP sisa yang dikembalikan.
• Jika tahun pajak telah berganti maka tidak dimungkinkan lagi adanya permintaan jatah NSFP untuk tahun yang sebelumnya.
• Dalam hal PKP telah mengembalikan sisa NSFP 2016 namun ternyata masih ditemukan adanya penyerahan tahun 2016 yang belum dibuatkan faktur pajaknya, maka secara teknis ada 3 hal yang bisa dilakukan agar penerbitan faktur tetap dapat dilakukan, yaitu:
  1. Menggabungkan transaksi tersebut ke dalam salah satu faktur pajak 2016, dalam hal terdapat kesamaan identitas lawan transaksi (NPWP) dengan salah satu faktur sebelumnya. Penggabungan ini dapat dilakukan dengan penerbitan faktur pajak pengganti kemudian menambahkan isian item BKP/JKP. Faktur pengganti nantinya harus dilaporkan dalam SPT Masa PPN sesuai dengan masa pajak faktur normalnya. Konsekuensi yang harus dihadapi PKP antara lain yaitu harus mengkomunikasikan dengan lawan transaksi dan juga risiko terjadinya keterlambatan setoran/pembayaran PPN dengan sanksi bunga 2% per bulan.
  2. Menggabungkan dengan pemungutan PPN yang digunggung, dalam hal PKP memenuhi persyaratan sebagai Pedagang Eceran yang dapat menerbitkan faktur pajak secara digunggung. Risiko terjadinya keterlambatan setoran/pembayaran PPN tetap dimungkinkan terjadi.
  3. Tetap membuat faktur dengan tanggal di tahun 2017 dengan risiko keterlambatan penerbitan faktur pajak. Keterlambatan penerbitan faktur pajak akan terkena sanksi denda sebesar 2% dari DPP.
• Mengingat penerbitan faktur pajak pada tahun yang sudah terlewati cukup berisiko dan merepotkan maka PKP hendaknya benar-benar teliti saat akan mengembalikan jatah NSFP sisa yang tidak terpakai. Atau demi kehati-hatian PKP dapat saja mengembalikan jatah NSFP sisa yang tidak terpakai dalam beberapa tahap. PER-24/PJ/2012 tidak mengatur adanya sanksi terhadap proses pengembalian NSFP. Ada atau tidaknya pengembalian NSFP juga tidak akan mempengaruhi proses permintaan jatah NSFP untuk tahun selanjutnya.
• Pengembalian NSFP pada awalnya dimaksudkan sebagai salah satu pengaman agar tidak terjadi penyalahgunaan nomor faktur untuk transaksi yang tidak sebenarnya. Dalam era penerbitan faktur secara elektronik atau efaktur kemungkinan tersebut sebenarnya telah terminimalisasi dengan adanya proses upload yang memerlukan autentifikasi password dan data pengaman lainnya. Namun, demi keamanan PKP hendaknya tetap melakukan pengembalian NSFP sisa yang tidak terpakai.
• Format formulir pengembalian NSFP (formulir Lampiran IVF PER-24/PJ/2012) dapat dilihat pada link berikut http://www.pajak.go.id/sites/default/files/formulir_pajak/Lampiran_IVF_PER_24_PJ_2012.pdf
  atau download disiini.